Fungsi BPD : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 55 Hak BPD: mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan ...

Kebun Raya - Pemerintah Desa Kebun Raya selenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan KPM BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Musdesus tersebut dihadiri Kepala Desa Perangkat Desa Kebun Raya bersama Ketua RT dan BPD yang bertempat di kantor desa setempat, Rabu (15/12). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyiapkan anggaran Dana Desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat, pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) dan penanganan Pandemi Covid-19, kebijakan tersebut merujuk pada Permendes ...

Kebun Raya - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2021. Kepala Desa menyampaikan laporan ...

Kebun Raya-Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ...

Pada tanggal 14/07/2021 Pemerintah Desa Kebun Raya, Melaksankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES ). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES ) di dalam situasi Bencana Non Alam ( COVID-19 ) dan diberlakukanya PPKM di wilayah Desa Kebun Raya, maka dari itu Peserta Musrenbangdes Kebun Raya dibatasi dan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. Didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES ) ini turut dihadiri oleh Bapak Camat Kintap yang diwakili Kasih PMD , Kepala Desa ...

Kebun Raya - Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa Kebun  Raya mengadakan Musyawarah Desa  (Musdes) dengan agenda Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021, Selasa (06/04). Musdes yang diselenggarakan di Kantor Desa. Turut berhadir Kepala Desa ...

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.  Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.   Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.   Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas :   a. ...

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa 2021. Permendes Nomor 13 tahun 2020 itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021. “Saya ingin menginformasikan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 September 2020 dengan nomor keputusan atau Permendesa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021,” kata Abdul Halim ...